Indonesia Terancam Krisis Ekonomi di 2021
Kepala Kajian Makro LPEM UI, Febrio Nathan Kacaribu, mengungkapkan adanya adanya potensi krisis moneter di Amerika Serikat (AS), yang akan berlangsung tahun depan. Pemerintah diminta untuk harus mengantisipasi krisis ekonomi tersebut.
“Krisis ada ancaman di tahun 2020, tetapi lebih besar kemudian di tahun 2021,” katanya di dalam acara Economy Outlook 2020, di Menara BCA, Jakarta, Jumat (18/10).
Dampak Krisis
Krisis di AS, dampak yang akan terjadi di Indonesia umumnya setahun kemudian. Oleh karena itu dia menyebut pemerintah masih memiliki cukup waktu banyak untuk melakukan berbagai antisipasi.
“Kalau antisipasi, kita masih punya banyak waktu,” katanya.
Antisipasi krisis ekonomi, salah satunya adalah di bidang kebijakan fiskal, moneter dan riil. “Yang penting adalah menteri profesional keuangan. Karena jika kita membaca surat utang 40 persennya dipegang asing. Itu risiko capital outflow (aliran dana keluar),” pungkasnya.
Ancaman Resesi Ekonomi di 2021
Presiden Jokowi mengingatkan dunia bisnis mengenai potensi resesi ekonomi yang bisa terjadi di 2020-2021 lantaran adanya tekanan eksternal berupa perang dagang AS dan China yang hingga saat ini belum reda.
“Perang Dagang menghantui kita. Tekanan tekanan eksternal baik sebagai kemungkinan resesi potensial dalam 1 atau 1,5 tahun yang akan datang sudah mulai dikalkulasi, mulai dihitung-hitung oleh para pakar,” kata Jokowi di Jakarta Senin (16/9/2019).
Jokowi menambahkan situasi global saat ini memang tidak stabil. Bahkan, beberapa negara sudah mengalami resesi ekonomi, termasuk diantaranya Turki dan Venezuela. Jerman – negara dengan perekonomian terbesar di Eropa – juga tengah di ambang jurang resesi ekonomi.
“Kita harus mempersiapkan diri agar tidak terkena dampak. Kalau bisa, kita mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada, sehingga menguntungkan negara kita,” kata Jokowi.
Melihat arah ketidakpastian resesi ekonomi global, Jokowi meminta dunia usaha untuk memaksimalkan pasar dalam negeri. Hal ini dikarenakan akan ada 141 juta masyarakat yang akan naik level dari kelas bawah ke level menengah dengan tingkat konsumsi yang juga ikut meningkat.
Ungkapan Presiden
“Magnet konsumen kita akan menjadi lebih semakin kuat. Sekali lagi hati-hati. Ini akan menarik dunia investasi untuk datang ke Indonesia. Saya titip jangan sampai peluang atau opportunity yang ada, dipakai oleh merek asing,” katanya.
Data yang diungkapkan Presiden Jokowi merupakan data yang diambil dari lembaga konsultan internasional BCG Henderson. Menurut mereka, sebanyak 141 juta masyarakat Indonesia akan naik kelas pada tahun 2020.
“Ini adalah bukti dari sebuah revolusi konsumen di Indonesia. Selain mengalami kenaikan jumlah, konsumen distribusi ekonomi geografis juga lebih merata. Jika 5 tahun yang lalu hanya 25 kabupaten/kota yang memiliki konsumen kelas menengah lebih dari 500 ribu orang, tahun depan meningkat 54 kabupaten/kota,” tutur Jokowi.
Antisipasi Krisis Ekonomi BUMN Diminta Giat Cari Peluang Bisnis
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo mendorong BUMN untuk terus mencari peluang bisnis. Hal ini sebagai salah satu bentuk antisipasi terhadap ancaman resesi ekonomi atau krisis ekonomi.
“Mengantisipasi resesi, kita harus mencari peluang bisnis yang ada sehingga pertumbuhan juga bisa kita pertahankan,” kata dia di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (30/9).
Dia menegaskan, perusahaan pelat merah perlu memperkuat kolaborasi untuk mencapai target-target bisnis. Dengan demikian, kerja BUMN dapat lebih mudah.
“Sinergi yang ada hari ini karena kebutuhan bukan karena kita paksakan. Jadi merasa bersinergi itu mempermudah, bisa mencapai target yang bisa diharapkan tanpa susah payah, dan saling win-win solution. Ini yang kita harapkan,” ujar dia.
Selain itu, akan makin banyak peluang usaha yang dapat digarap bersama. “Kami senang semuanya bersinergi. Banyak ruang yang bisa kita masuki,” tegasnya.
“Nanti juga dengan (kolaborasi dengan) swasta kita harus, hari ini yang BUMN incorporated menjadi Indonesia incorporated,” tandasnya.
Strategi Pemerintah
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyebut bahwa Indonesia telah memiliki anggaran yang solid untuk mengantisipasi potensi resesi ekonomi dunia di 2020. Penganggaran yang solid dilakukan dengan merancang APBN yang rasional.
“Ya kita pada intinya harus punya anggaran yang solid untuk mengantisipasi potensi resesi dunia 2020, karena itu targetnya dibuat serasional mungkin,” ujar Bambang saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/9).
Dalam RAPBN 2020, pemerintah juga sudah menyiapkan pengalokasian anggaran untuk pencegahan dampak terburuk dari resesi. Adapun resesi adalah kemerosotan pertumbuhan ekonomi dalam dua kuartal berturut-turut dalam satu tahun.
“Alokasi penganggarannya pun dibuat dengan upaya untuk mencegah dampak terburuk resesi yang kemungkinan terjadi di 2020,” jelas Bambang.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, ekonomi global telah mengalami perlambatan dan kemungkinan terjadinya resesi akan semakin besar. Untuk itu, dia meminta jajaran menterinya membuat langkah-langkah antisipasi dalam menghadapi krisis ekonomi.
“Payung harus kita siapkan, kalau hujannya besar, kita enggak kehujanan. Kalau gerimis kita enggak kehujanan,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas antisipasi perkembangan perekonomian di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (4/9).
Menurutnya, dampak krisis ekonomi global sudah terjadi di beberapa negara. Contohnya, mata uang yuan dan peso yang mengalami depresiasi. Sehingga, pemerintah perlu menyiapkan langkah-langkah konkret untuk mengantisipasi dampak resesi.
“Tantangan itu harus kita antisipasi, hadapi, dan kita harapkan, langkah-langkah antisipatif sudah benar-benar konkret kita siapkan dan berharap, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan dampak dari resesi bisa kita hindarkan,” ucapnya.
